Pemerintah Aceh Ajukan Penerimaan PNS Baru Sebanyak Butuh 3.072 Orang

E-mail

Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan, mengatakan bahwa Aceh membutuhkan 3.072 pegawai baru untuk ditempatkan di lingkunganPemerintahan Aceh. Kebutuhan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Adapun perincian kebutuhan pegawai negeri tersebut adalah untuk tenaga perhubungan sebanyak 42 orang, tenaga pendidikan, terdiri dari guru SMK, SMA dan SLB sebanyak 2012 orang, tenaga bidang pertambangan dan energy sebanyak 48 orang, tenaga bidang infrastruktur sebanyak 17 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 963 orang.

Penambahan CPNS tersebut, kata Sekda adalah untuk menjalankan berbagai kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang di dalamUndang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh danUndang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Harapan kami, kiranya Bapak Menteri berkenan untuk menyetujuinya agar kinerjaPemerintahan Aceh dapat lebih optimal," kata Sekda di depan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi saat membuka kegiatan penguatan Program SAKIP di lingkup Pemerintah se-Aceh, di Aula Serbaguna Setda Aceh, Selasa 8 Agustus 2017.

Sekda berharap Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui hal tersebut, sehingga kinerja Pemerintah Aceh bisa menjadi lebih baik.

Kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) ini diadakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, guna mewujudkan good governance dan clean goverment.

Dari evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB pada tahun 2016 terhadap Pemerintahan di kabupaten/kotaseluruh Aceh, terlihat bahwa penerapan Sakip belum cukup baik.

Karenaitu, kata Sekda, Pemerintah Aceh butuh pendampingan yang lebih intensif dari Kementerian PAN-RB untuk berbagai pembenahan bagi penguatan sistem AKIP di Aceh.

"Harapan kami, di tahun-tahun mendatang, sejumlah Pemerintah Kabupaten/kota sudah ada yang mendapatkan penilaian B dalam implementasi SAKIP ini. Atau setidaknya bisa menyamai prestasi Pemerintah Aceh yang tahun 2016 telah mendapat nilai 60,50 atau kategori B (Baik).

Share
comments