BKKBN Aceh Akan Fokus Pada Pendidikan Pranikah

E-mail

Pendidikan pranikah akan menjadi salah satu fokus program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh pada tahun 2018.

Hal demikian disampaikan Kepala BKKBN Perwakilan Aceh Drs. Sahidal Kastri, M.Pd pada konferensi pers program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Banda Aceh, Selasa (14/11).

Turut hadir Kepala Bidang Advokasi, Penggerkan dan Informasi (ADPIN) Faridah, SE, MM, dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (dalduk) Irma Dimyati, SE, Msi.

Sahidal mengakui untuk menyukseskan program tersebut pihaknya akan menggelar pertemua dengan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh Aceh untuk dibekali.

“Jadi BKKBN ini punya program-program prioritas secara nasional, tapi khusus untuk Aceh harus dibedakan, karena Aceh adalah daerah khusus yang diakui keistimewaannya,”lanjutnya.

Selain itu ia juga berharap agar seluruh kabupaten/kota di Aceh melahirkan sebuah aturan agar setiap calon pengantin yang mengajukan pernikahan terlebih dahulu mengikuti pendidikan pranikah yang disusun oleh ulama-ulama di Aceh.

“Kita ingin menggalakkan program pendidikan pranikah. Karena rumah tangga ini sebagai awal untuk membina keluarga. Kita ingin mengadop seperti Malaysia, sebelum menikah harus kursus dulu, jadi keluarga berencana itu memang harus benar-benar direncanakan, karena kalau persiapan tidak matang, ujungnya coba-coba,”ujarnya.

Sahidal menambahkan, program prioritas selanjutnya adalah membentuk gampong KB diseluruh kecematan yang ada di Aceh. Saat ini jumlah gampong KB yang sudah terbentuk katanya baru sekitar 50 persen.

Sementara itu Kepala Bidang Advokasi, Penggerkan dan Informasi (ADPIN) Faridah, SE, MM, menyebutkan saat ini gampong KB sudah terbentuk di  129 gampong diseluruh Aceh.

Diakui Faridah dari 23 kabupaten/kota, sebanyak 12 kabupaten/kota sudah terbentuk gampong KB nya 100 persen atau satu gampong KB disetiap kecamatan, seperti Kota Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat dan Aceh Besar.

“Persoalan dalam pembentukan gampong KB ini karena masih kurangnya koordinasi lintas sektor terkait. Dan di Aceh saat ini juga masih sensitif dengan bahasa KB, karena ada yang masih berfikiran bahwa BKKBN hanya mengurus KB saja,”lanjutnya.

Share
comments