Suara Parlemen

Didepan DPR Aceh, PLN Sebut Listrik Normal Mulai Malam Ini

E-mail

Tuesday, 30 May 2017 11:10

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merespon keluhan masyarakat terkait seringnya pemadaman listrik dengan memanggil institusi terkait ke DPR Aceh, Selasa (30/05/2017).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Aceh Nurzahri, dihadiri pihak PT PLN Persero Wilayah Aceh, PT Pertamina serta Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, khusus membahas pelayanan listrik selama bulan Ramadhan dan menyambut hari raya Idul Fitri 1438 Hijriyah.

Ketua Komisi II DPR Aceh Nurzahri mengatakan, rapat tersebut untuk mendengar penjelasan dari pihak PLN dan pihak terkait lainnya, terkait terjadinya pemadaman listrik di sebagian Aceh selama bulan suci Ramadhan.

Menurut penjelasan PLN, pemadaman dilakukan karena kerusakan transmisi akibat petir, sehingga PLTU Nagan rusak dan seluruh wilayah yang selama ini bergantung pada PLTU Nagan dilakukan pemadaman bergilir.

“Kalau memang benar seperti itu maka kita tidak bisa menyalahkan juga. Tapi kita minta PLN untuk lebih siap menghadapi faktor alam di Aceh, karena faktor alam di Aceh sering mengganggu kelistrikan,”ujarnya.

Pada kesempatan itu DPR Aceh dan PLN juga membahas kompensasi yang seharusnya diterima masyarakat akibat dari pemadaman, walaupun kompensasi yang diterima masyarakat tidak mampu menutup kerugian masyarakat.

“Bentuk kompensasinya adalah dalam bentuk diskon voucer bagi pasca bayar, dan prabayar ada diskon bayar listrik walaupun ukurannya sangat kecil.  Dan PLN mengaku mau bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi,”ujarnya.

Nurzahri menambahkan, pada kesempatan itu, dihadapan DPR Aceh, PLN berjanji mulai Selasa (30/05) malam listrik akan kembali normal.

“Kalau nggak ada faktor alam lagi, tak ada petir, tak ada roboh pohon, malam nanti malam sampai akhir Ramadhan akan normal,”ujarnya.

Sementara anggota Komisi II DPR Aceh Aminuddin mempertanyakan kenapa kerusakan PLN justru terjadi disetiap bulan Ramadhan.

Selain itu Aminuddin juga meminta penjelasan dari PLN kapan persoalan kelistrikan di Aceh mampu diselesaikan sehingga bisa dijelaskan kepada masyarakat.

General Manager (GM) PLN wilayah Aceh, Jefri Rosiadi, menanggapi sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi II DPR Aceh menjelaskan, kebutuhan listrik di provinsi Aceh dalam kondisi beban puncak mencapai 390 MW.

Ia menyebutkan ada sejumlah pembangkit di Aceh yang belum beroperasi secara maksimal sehingga Aceh kekurangan suplai arus listrik. Ia mencontohkan PLTMG Arun yang memiliki kapasitas 184 MW baru mampu berproduksi 80-90 MW. Kemudian PLTU Nagan yang punya kapasitas 2x100 MW baru berproduksi 60 MW.

“Karena kalau semua pembangkit di Aceh normal maka kita punya 411 MW, namun seperti PLTMG Arun sedang diperbaki dan akan bertambah kapasitas menjadi 140 MW pada Agustus nanti,”lanjutnya.

 

DPR Aceh Terima Penyerahan LKPJ Gubernur

E-mail

Saturday, 20 May 2017 06:39

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ache (DPRA) menerima penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Penyerahan itu berlangsung pada pada rapat paripurna istimewa dalam rangka  penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Gubernur Aceh Periode 2012-2017, Jumat (19/05) malam.

Ketua DPR Aceh, Muharruddin menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan mengkaji LKPJ tersebut dalam waktu 30 hari untuk kemudian akan diberikan beberapa rekomendasi yang akan ditetapkan dengan keputusan DPRA yang akan disampaikan dalam rapat paripurna istimewa berikutnya.

Menurut Muharuddin, penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Gubernur Aceh merupakan penjabaran kewajiban tata kelola pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan serta selaras sebagaimana juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

“ Secara teoritis dan normatif maka LKPJ lebih berada dalam domain pertanggungjawaban publik yang bersifat politis, bukan semata-mata pertanggungjawaban birokratis yang bersifat administrative,”ungkap Politisi Partai Aceh itu.

Sementara itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan, dalam menjalankan tugas sebagai gubernur, banyak hal yang belum terpenuhi. Untuk itu, ia meminta maaf atas keterbatasan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat tersebut.

"Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat karena belum sepenuhnya bisa memberi pelayanan terbaik untuk meningkatnya kualitas layanan hidup," ujar Zaini Abdullah.

Selama lima tahun memimpin Aceh, Gubernur Zaini mencatat banyak prestasi. Di antaranya adalah, beberhasil menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Pada tahun 2012, kemiskinan Aceh berada di angka 19 persen, dan turun menjadi 16 persen di tahun 2016.

 
 

DPR Aceh Tetapkan Lima Anggota Badan Kehormatan Dewan

E-mail

Saturday, 20 May 2017 06:32

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menetapkan struktur baru Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPR Aceh.

Penetapan tersebut berlangsung pada acara rapat paripurna khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rangka pemilihan dan penetapan nama anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Jumat (19/05) malam.

Ketua DPR Aceh Muharuddin menyebutkan fraksi-fraksi di DPR Aceh telah menyampaikan usulan nama-nama bakal calon anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, masing-masing ,

1. Tgk. Akhyar A. Rasyid dari fraksi Partai Aceh.
2. Drs. H. Aminuddin M.Kes dari Fraksi Partai Golkar.
3. Drs. Djasmi Has, M.M dari Fraksi Partai Nasdem.
4. Dr.(Hc) H. Jamidin Hamdani, S.Sos dari Fraksi Partai Demokrat.
5. Muhibbussubri, s.ag dari fraksi Partai Persatuan pembangunan.
6. Sulaiman Ali dari Fraksi PAN
7. Drs. H. Asib Amin dari Fraksi Gerindra-PKS.

Namun kata Muharuddin dari tujuh orang yang diusulkan hanya dipilih lima orang sebagai Anggota BKD DPR Aceh. Hal itu menurut Muharuddin mengacu kepada pasal 78 peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, bahwa jumlah anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan ini sendiri.

lebih lanjut Muharuddin menyebutkan pada tanggal 12 Mei 2017 lalu, secara resmi sudah digelar rapat pimpinan dengan lintas fraksi, sehingga disepakati lima anggota BKD dari tujuh yang diusulkan, masing-masing.

1. Tgk. Akhyar A. Rasyid dari fraksi Partai Aceh.
2. Drs. Djasmi Has, M.M dari Fraksi Partai Nasdem.
3. Muhibbussubri, s.ag dari fraksi Partai Persatuan pembangunan.
4. Sulaiman Ali dari Fraksi PAN
5. Drs. H. Asib Amin dari Fraksi Gerindra-PKS.

Muharuddin berharap, sebagai badan penjaga marwah, BKD memiliki kewenangan dan peran untuk menyelenggarakan berbagai proses pengamatan, evaluasi disiplin hingga melakukan berbagai penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan atas berbagai pengaduan yang berkaitan dengan pimpinan dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh maupun berbagai pengaduan dari masyarakat dan/atau pemilih.

“Badan ini juga memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan pemberhentian pimpinan dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,”ujar politisi Partai Aceh itu.

 
 

Page 1 of 39