Suara Parlemen

“Mengapa Wali Nanggroe dan Gubernur Zaini yang Pernah Tinggal di Eropa Membiarkan Hukuman Cambuk Di Aceh”

E-mail

Thursday, 13 July 2017 11:32

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (11/072017) lalu, Wali Nanggroe Aceh menyampaikan kepada Presiden terkait tekanan pihak Eropa tentang hukuman cambuk di Aceh.

Hal demikian sebagaimana disampaikan Wakil ketua DPR Aceh Teuku Irwan Djohan yang turut hadir pada pertemuan Presiden Jokowi dengan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Irwan Djohan menjelaskan, pada pertemuan itu, Wali Nanggroe Malik Mahmud juga sempat bercerita kepada Presiden, bahwa pihak Kedutaan Besar Swedia saat berkunjung ke Aceh dan menjumpai Wali Nanggroe serta Gubernur Zaini Abdullah, mereka bahkan sempat protes sampai memukul meja sambil berkata, "Mengapa Wali Nanggroe dan Gubernur Zaini yang sudah pernah tinggal lama di Eropa, membiarkan saja pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh".ujar Irwan Djohan menirukan ucapan Malik Mahmud.

Menurut Irwan gagasan perubahan cara hukuman cambuk disampaikan oleh Irwandi. Sedangkan Presiden Jokowi cuma mengangguk-angguk saja. Begitu juga Wali Nanggroe, kata Irwan pada kesempatan tu juga mengaku sering ditekan pihak Eropa tentang hukuman cambuk di Aceh.

Seperti diberitakan sebelumnya Pembahasan hukuman cambuk antara Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan wakil gubernur Aceh Nova Iriansyah menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh.

Pasalnya dalam pertemuan itu Presiden bersama pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf disebut akan melakukan modifikasi terhadap pelaksanaan hukuman cambuk.

Rencananya, hukum cambuk tidak lagi dilakukan di tempat umum. Hukum cambuk nantinya akan dilakukan di dalam penjara. Diharapkan, hukum tidak lagi menjadi viral di media sosial sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif investor.

 

Terkait Modifikasi Cambuk, Ini Penjelasan Irwan Djohan yang Turut Hadir di Istana

E-mail

Thursday, 13 July 2017 11:03

Pembahasan hukuman cambuk antara Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan wakil gubernur Aceh Nova Iriansyah menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh.

Pasalnya dalam pertemuan itu Presiden bersama pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf disebut akan melakukan modifikasi terhadap pelaksanaan hukuman cambuk.

Rencananya, hukum cambuk tidak lagi dilakukan di tempat umum. Hukum cambuk nantinya akan dilakukan di dalam penjara. Diharapkan, hukum tidak lagi menjadi viral di media sosial sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif investor.

Ketua Umum PW KAMMI Aceh Tuanku Muhammad mengatakan bahwa KAMMI Aceh menolak secara tegas rencana pelaksanaan hukuman cambuk secara tertutup.

Hal ini dikarenakan jika dilakukan secara tertutup maka efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat lain tidak akan didapatkan.

Terkait dengan kekhawatiran akan berakibat kurangnya Investasi ke Aceh, menurut Tuanku itu adalah kekhawatiran yang terlalu mengada-ada.

Sementara itu wakil ketua DPR Aceh Teuku Irwan Djohan yang turut hadir pada pertemuan itu mengakui adanya pembahasan tentang hukuman cambuk saat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Gubernur - Wagub di Istana Negara.

Namun menurut Irwan gagasan perubahan cara hukuman cambuk disampaikan oleh Irwandi. Sedangkan Presiden Jokowi cuma mengangguk-angguk saja. Begitu juga Wali Nanggroe, kata Irwan pada kesempatan tu juga mengaku sering ditekan pihak Eropa tentang hukuman cambuk di Aceh.

“Saya mendengar langsung.  Saya perhatikan, Pak Jokowi tidak begitu paham secara detil tentang bagaimana prosesi hukuman cambuk di Aceh,”ujar Irwan.

Namun demikian diakui Teuku Irwan, pada pertemuan itu Presiden berulangkali meminta agar citra / image Aceh diperbaiki di mata luar, terutama soal keamanan, agar Aceh semakin diminati oleh investor.

 
 

DPR Aceh Berharap Irwandi Mampu Keluarkan Aceh dari Kemiskinan

E-mail

Thursday, 06 July 2017 11:11

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, Provinsi Aceh masih menjadi  provinsi termiskin kedua di Sumatera, dengan angka kemiskinan mencapai  16,43 persen pada September 2016.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berharap dibawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Aceh yang baru Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, angka tersebut bisa terus ditekan sehingga Aceh mampu keluar dari predikat provinsi termiskin di Sumatera.

Harapan tersebut disampaikan Anggoa DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh Abdullah Saleh disela-sela lepas sambut gubernur dan wakil gubernur Aceh dari Zaini Abdullah- Muzakir Manaf kepada Irwandi Ysuf-Nova Iriansyah, Rabu (05/07) malam.

Abdullah Saleh berharap dalam lima tahun kedepan Aceh tidak lagi menempati posisi kedua sebagai daerah termiskin di Sumatera. Menurutnya, dengan anggaran pusat yang cukup besar mengalir ke Aceh, seharusnya berdampak pada menurunnya angka kemiskinan.

Ia meminta agar gubernur Aceh kedepan mampu manjadikan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang produktif, bukan masyarakat yang konsumtif.

“Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh Irwandi adalah merubah orientasi masyarakat Aceh yang konsumtif kepada produktif,”ujar Ketua Banleg DPR Aceh ini.

Abdullah Saleh optimis, masyarakat Aceh akan segera keluar dari keterhimpitan ekonomi dan menjadi masyarakat yang produktif.

Abdullah Saleh menyebutkan ada sejumlah sektor yang berpeluang untuk digerakkan untuk mengeluarkan Aceh dari keterpurukan, seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan industri kreatif yang sangat potensial, disamping juga kuliner Aceh yang sudah dikenal hingga keluar Aceh seperti kopi Aceh, mie Aceh dan sebagainya.

“Persoalan lain karena Aceh ini terkurung, kita tidak terbuka terutama dalam hubungan keluar negeri, karena Aceh adalah daerah paling ujung dari Indonesia, ini bagaimana kedepan walaupun diujung tapi Aceh tidak terkurung,”lanjutnya lagi.

Sementara itu sebelumnya saat pelantikan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengakui banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. 

Diakuinya, saat ini boleh dikatakan ekonomi Aceh bergerak hanya dari anggaran belanja daerah saja, ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi dan belum disertai dengan kemampuan produksi dan dukungan industri yang memadai.

“Tidak ada yang abadi di dunia, demikian juga limpahan rezeki anggaran belanja daerah yang kita nikmati satu dekade terakhir ini. Pada saatnya dia akan pelan-pelan menipis dan berakhir, dan selanjutnya kita harus berdiri di atas kaki sendiri, dengan kemampuan masyarakat Aceh sendiri,”tegas Irwandi.

 
 

Page 1 of 41