Suara Parlemen

Dewan Dari PA dan PNA Kompak Gugat UU Pemilu

E-mail

Tuesday, 22 August 2017 11:51

UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini yang menggugat adalah 2 anggota DPR Aceh (DPRA), Samsul Bahri dan Kautsar.

Menurut Kautsar, mereka menggugat UU Pemilu ke MK karena dianggap menghapuskan kekhususan Aceh. Hal tersebut karena pemerintah Aceh maupun DPRA tidak pernah diajak membicarakan UU tersebut.

"Pada UU Pemilu baru, ini menafikan kekhusan Aceh. Di mana pada UU Nomor 11 tahun 2006 ditegaskan, Pemilu Aceh ditetapkan oleh KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh. Dengan kerja sama dengan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. UU Pemilu baru menafikan itu, lembaga yang mengadakan menjadi KPU pusat," ujar Kautsar di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).


Menurut Kautsar, dalam setiap pembahasan UU baru yang ada kaitannya dengan Aceh, pemerintah pusat harus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Aceh. Menurutnya, saat pembahasan UU Pemilu kemarin tidak ada komunikasi sama sekali dari pemerintah pusat.

"Kita khawatir kalau tidak konsul ke pemerintah Aceh, ke depan akan terjadi kekhususan Aceh akan teranulir satu per satu," tuturnya.

Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintah pusat tidak berkonsultasi dengan pemerintah Aceh soal UU Pemilu. Bila berkonsultasi, Kautsar menyebut bisa saja pemerintah Aceh dan DPRA setuju dengan UU Pemilu yang ada sekarang.

"Yang krusial kenapa tidak konsultasi dulu. Bisa saja kita setuju kalau KIP Aceh di bawah KPU kalau ada konsul," tutupnya. Detik

 

DPRA Belum Terima KUA-PPAS APBA Perubahan 2017

E-mail

Tuesday, 22 August 2017 11:42

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sejauh ini masih menunggu penyerahan Rancangan KUA-PPAS APBA Perubahan tahun 2017 dari pemerintah Aceh.

Pimpinan DPR Aceh berharap agar KUA-PPAS Perubahan bisa segera diserahkan untuk dibahas bersama.

Hal demikian disampaikan wakil ketua DPR Aceh Dalimi, Senin (21/08). Turut didamping wakil ketua DPR Aceh Sulaiman Abda.

Dalimi mengatakan sejauh ini DPR Aceh sudah menerima KUA-PPAS APBA tahun 2018, meskipun masih ditemukan adanya sejumlah hal yang harus diperbaiki sehingga sesuai dengan RPJM pemerintahan Irwandi-Nova. Kalangan DPR Aceh kata Dalimi, punya komitmen agar APBA tahun 2018 bisa disahkan tepat waktu.

Namun pada kesempatan itu kata Dalimi, sejauh ini pihaknya justru belum menerima KUA-PPAS Perubahan 2017 dari pemerintah Aceh.

“Sampai hari ini kita belum menerima KUA-PPAS APBA Perubahan, tapi sambil jalan kita juga membahas APBA murni 2018, meskipun ada beberapa hal yang harus diperbaiki, dan saya fikir antara eksekutif dan legislative sangat mesra hubungannya,”lanjut Dalimi.

Dalimi menyebutkan pembahasan APBA Perubahan tahun 2017 tidak memakan waktu yang lama. Pihaknya mempredikasikan ABPA perubahan 2017 selesai pembahasannya pada bulan September 2017, dan bisa digunakan pada bulan Oktober 2017.

Pada kesempatan itu, baik Sulaiman Abda dan Dalimi mengakui sejauh ini hubungan DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Irwandi-Nova sangat mesra.

“Seharusnya pada Oktober anggaran perubahan sudah berjalan, maka September sudah harus dibahas,”ujarnya.

 
 

Bertemu Pimpinan DPRA, Bupati dan Walikota Curhat Dana Otsus

E-mail

Tuesday, 22 August 2017 11:23

Sejumlah bupati dan walikota di Aceh melakukanpertemuan tertutup dengn pimpinan DPR Aceh, Senin (21/08). Pertemuan berlangsung di ruang kerja wakil ketua DPR Aceh Sulaiman Abda, turut hadir wakil ketua DPR Aceh Dalimi.

Sementara dijajaran bupati dan walikota terlihat hadir walikota Banda Aceh Aminullah Usman, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Bupati Pidie Roni Ahmad, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, Bupati Abdya Akmal Ibrahim, Bupati Simeulu Erly Hasyim dan Bupati Singkil Dulmursyid.

Wakil ketua DPR Aceh Sulaiman Abda mengatakan pertemuan tersebut hanya sebatas silaturrahmi untuk membahas pembangunan Aceh, khususnya siergitas pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

Diakui Sulaiman Abda, bupati dan walikota juga meminta agar kedepan adanya pemerataan pembangunan di Aceh tanpa ada daerah yang dianaktirikan.

Pada kesempatan itu Sulaiman Abda juga berharap agar sisa dana otonomi khusus (Otsus) sepuluh tahun lagi mampu membangun 23 kabupaten dan kota diseluruh Aceh.

“Kami berharap agar ada keseragaman pola fikir untuk membangun Aceh kedepan. Otsus berada di provinsi, dan bagi kami di DPR mari kita bangun Aceh lima tahun kedepan saat Otsus masih dua persen,”ujarnya.

Terkait dengan pengelolaan dana Otsus yang diambil alih oleh pemerintah provinsi, Sulaiman Abda mengakui hal itu telah melalui proses evaluasi secara bersama-sama.  Selain itu Sulaiman mengakui terkait permintaan kembali dana Otsus agar dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota,  hal itu menjadi hak dari kepala daerah, namun menurut Sulaiman Abda yang harus difahami dana Otsus berada di provinsi.

“Sebelumnya dana Otsus ini kan dibagi 60 untuk kabupaten/kota, kemudian karena beban provinsi sangat tinggi maka setelah dievaluasi diambil 60 untuk provinsi dan 40 persen untuk kabupaten kota,”ujarnya.

Sementara itu Wakil ketua DPR Aeh Dalimi menyebutkan pertemuan itu membahas terkait pengelolaan dana Otsus. Dalimi mengakui secara aturan dana otsus berada ditangan pemerintah provinsi.

“Tapi cara menyikapinya itu masing-masing kepala daerah, mungkin nanti mereka membicarakannya dengan gubernur,”ujarnya.

 
 

Page 1 of 51