PILKADA ACEH

Pasangan Pak Cek-Juanda Jamal Resmi Dideklarasikan

E-mail

Sunday, 31 July 2016 19:24

Saifuddin Yahya (Pak Cek)- Juanda Jamal resmi mendeklarasikan diri untuk maju sebagai  bakal calon bupati dan wakil bupati Aceh Besar periode 2017-2022.

Deklarasi berlangsung di lapangan bola Lamreung Aceh Besar, diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), terkait keputusan Partai Aceh mengusung pasangan calon tersebut pada Pilkada 2017 mendatang.

Selain diusung Partai Aceh, pasangan ini juga didukung oleh sejumlah partai politik lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKB dan Nasdem.
Pada kesempatan yang turut dihadiri ribuan masyarakat Aceh Besar itu, Saifuddin-Juanda memaparkan visi-misinya jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Aceh Besar mendatang.

Saifuddin mengajak semua pihak untuk bersatu, menyatukan persepsi guna membangun Aceh Besar kearah yang lebih baik. “Maka untuk agenda politik tahun 2017 kita harus menang,”ujarnya.

Sementara itu Bakal Calon Wakil Bupati Aceh Besar Juanda Jamal saat menyampaikan visi-misi bakal calon pasangan tersebut mengaku pihaknya akan fokus pada pemerataan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.

Menurutnya, dalam berbagai kajian, pihaknya sepakat bahwa pembangunan di kabupaten Aceh Besar kedepan harus dititikberatkan kepada pembangunan yang berkesinambungan. “Sehingga kesinambungan ini akan menjadi modal untuk percepatan pembangunan di Aceh Besar kedepan,”lanjut mantan aktifis itu.

Selajutnya kata Juanda, pihaknya akan melakukan pemerataan pembangunan di tiga wilayah Aceh Besar atau dikenal dengan Aceh lhee Sagoe. “Bagaimana ketiga daerah itu menjadi titik pertumbuhan ekonomi Aceh Besar kedepan,”ujarnya.

Kemudian kata Juanda, pihaknya juga sepakat pembangunan kedepan adalah terwujudnya pemerataan yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan keAcehan menuju masyarakat Aceh Besar yang cerdas dan sejahtera. “Dan misi yang paling penting adalah menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam segala sektor kehidupan,”pungkas Juanda.

Sementara itu terkait ketidakjelasan sikap dari salah satu partai pendukung yaitu partai Nasdem, ketua tim pemenangan Saifuddin-Juanda, Hasballah mengaku sampai saat ini pihaknya belum memperoleh klarifikasi dari partai tersebut, bahkan diakuinya, Partai Nasdem juga belum menyatakan akan menarik diri dari koalisi yang telah dibangun.

“Setelah adanya  penetapan calon wakil memang ada sedikit perubahan peta politik di internal koalisi. Dulu mereka tidak mempermasalahkan siapapun wakil yang akan mendampingi Pak Cek, tapi apapun sikap mereka nanti kita tetap menghormatinya,”ujarnya pada kegiatan yang turut hadir Bupati Aceh Besar Muhklis Basyah itu.

Untuk diketahui, Pilkada pemilihan Bupati-Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2017-2022 dijadwalkan berlangsung pada Februari 2017 mendatang. Saat bersamaan juga berlangsung pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Aceh serta pemilihan Bupati-wakil bupati serta Walikota dan wakil walikota disejumlah daerah lainnya.

 

Doto Zaini Resmi Gandeng Bupati Aceh Tengah

E-mail

Sunday, 31 July 2016 10:04

Bakal calon Gubernur Aceh Zaini Abdullah resmi mengumumkan bakal Calon Wakil Gubernur yang akan mendampinginya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) awal tahun 2017 mendatang.

Doto Zaini resmi memilih Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin dan memperkenalkannya kepada publik pada kegiatan yang dipusatkan di bekas Hotel Aceh, Minggu (31/07).

Meski telah menetapkan calon wakilnya, namun Zaini belum menetapkan kapan pasangan yang disingkat dengan “AZAN” ini akan dideklarasikan.

Kepada wartawan Zaini mengemukakan sejumlah alasannya memilih Bupati Aceh Tengah dua periode tersebut, karena Nasaruddin dianggap telah berhasil memimpin Aceh Tengah, selain itu Nasaruddin dinilai akan bisa diajak bekerja sama jika nantinya terpilih menjadi Gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022.

Menurutnya, ada lima syarat ditetapkan sebagai calon wagub Abu Doto, masing-masing, populeritas, elektabilitas, kapasitas, rekam jajak dan ketokohan.

“Jadi atas dasar itu dipilih pak Nas, sehingga hari ini kita putuskan untuk memperkenalkan. Kemudian tim juga menetapkan dua kriteria, yang paling penting adalah bisa bekerjasama, yang kedua bisa memenangkan,”ujarnya.

Pada kesempatan itu Zaini juga mengaku akan maju melalui jalur perseorangan atau jalur indepeden. Zaini mengaku foto copi KTP yang berhasil dikumpulkan pihaknya juga sudah lebih dari cukup.

Sementara itu bedasarkan data yang dibagikan kepada Media, Nasaruddin merupakan bupati Aceh Tengah dua periode 2007-2012 dan 2012-2017.

Nasaruddin lahir Takengon pada 17 Juli 1957  atau terpaut usia 17 tahun dengan Zaini Abdullah yang lahir pada 24 April 1940.

 
 

Penyelenggara Pilkada Aceh Diminta Netral

E-mail

Tuesday, 10 May 2016 03:32

Independensi penyelenggara pemilu dan netralitas penegak hukum akan menjadi salah satu penentu Pilkada Aceh 2017 mendatang berjalan secara demokratis.

Hal demikian diungkapkan anggota DPR RI asal Aceh HM Nasir Jamil pada diskusi publik dengan tema “Peran aktor keamanan dalam memastikan pengamanan pada Pilkada aceh 2017”, di Aula Fisipol Unsyiah, Senin (09/05).

Nasir optmis pilkada Aceh akan berjalan dengan baik jika penyelenggara dan penegak hukum bekerja secara jujur dan adil, meskipun diakuinya gangguan-gangguan kecil akan sulit dihindari, mengingat Aceh masih dalam masa transisi. Namun Ia berharap kepada KIP dan Panwas untuk bekerja secara objektif, jauh dari kepentingan manapun serta tanpa merasa berutang budi pada pihak manapun.

"Kalau Panwas bisa bekerja dengan baik, KIP bekerja baik, kemudian TNI/Polri netral, maka semua akan lebih mudah, krna lembaga-lembaga  ini sangat menentukan keamanan pilkada Aceh, mereka harus konsisten dengan fakta integritas, kalau dia cemari integritas itu sama artinya dia mencemari kejujuran, "Ujarnya

Anggota komisi III DPR RI ini juga mengakui, selain independensi penyelenggara dan netralitas penegak hukum, faktor lain yang juga bisa mengganggu pelaksanaan Pilkada seperti regulasi yang tidak memihak keadilan.

Nasir menyebutkan adanya pengaruh budaya di Aceh yang sulit bagi penyelenggara untuk menerapkan fakta integritas, salah satunya faktor penyelenggara yang diplih DPRA, padahal menurutnya penyelenggara tidak harus berutang budi dengan partai-partai tersebut sehingga mencedrai integritasnya, karena pemilihan itu sendiri merupakan  kewajiban DPR Aceh yang diatur undang-undang.

"Jadi budaya hana meu oh (tidak enak) ini mempengaruhi, maka ada fakta  integritas tadi juga untuk mengatasi prinsip hana meu oh ini, ini adalah rambu-rambu untuk menjaga asas penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilu, "pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 
 

Page 50 of 50