PILKADA ACEH

Tak Dapat Undangan, Boleh Gunakan E-KTP

E-mail

Tuesday, 14 February 2017 07:39

Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan undangan atau formulir C-6 untuk melakukan pencoblosan pada hari Rabu, 15 Februari 2017, cukup membawa KTP elektronik ke TPS pada saat hari pencoblosan.

Hal demikian disampaikan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Munawarsyah.

Namun menurut Munawar, khusus pemilih dengan menggunakan KTP Elektronik, penggunaan hak suaranya dilakukan satu jam sebelum TPS ditutup. Menurut Munawar, TPS mulai dibuka pada pukul 08.00 pagi dan ditutup pada pukul 13.00 siang.

“Kalau punya KTP Elektronik hari H dia bisa memilih juga dengan menggunakan KTP Elektronik, tapi akan memilih satu jam sebelum berakhir pemungutan suara,”tambahnya.

Munawar menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Banda Aceh untuk menggunakan hak pilihnya, dan jangan golput. Berbagai upaya menurutnya telah dilakukan pihak KIP Banda Aceh untuk meminimalisir angka Golput di Banda Aceh.

Seperti diketahui, Pilkada pemilihan walikota dan wakil walikota Banda Aceh periode 2017-2022 diikuti dua pasangan calon, masing-masing pasangan calon walikota nomor urut satu Illiza Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak Umar yang diusung gabungan partai politik, seperti Partai Aceh, Partai Damai Aceh (PDA), PKS, PPP, Demokrat, PKPI, dan PDIP, sedangkan pasangan nomor urut dua Aminullah-Zainal Arifin disung partai Golkar, Nasdem, Gerindra dan PAN.

 

KIP Kirim Surat Suara Ke Pulau Aceh

E-mail

Tuesday, 14 February 2017 07:12

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mendistribusikan surat suara ke Pulau Aceh dengan menggunakan dua Speed Boat milik Polair, Selasa (14/02) pagi.

Setiba di Pulau Aceh, ke 17 kotak Surat suara itu akan langsung didistribusikan ke 17 gampong di Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar.

Komisioner KIP Aceh Roby Saputra menyebutkan, jumlah pemilih di Kecamatan Pulau Aceh sebanyak 2.993 orang. Dan surat suara itu akan langsung didistribusikan ke gampong-gampong atau 17 TPS di Pulau Aceh.

“Itu ada 17 TPS di 17 desa dengan pemilih hampir tiga ribu orang, dan itu akan langsung ketitik lokasi TPS, mudah-mudahan berjalan lancar, karena dalam seminggu ini angin sangat kencang,”ujarnya.

Roby menyebutkan untuk Pulau-pulau lain seperti Simeulu dan Pulau Banyak, Aceh Singkil, menurutnya juga mendapatkan perhatian khusus, meskipun sejauh ini belum ada laporan kendala yang berarti, apalagi sebelumnya kapal yang ditumpangi komisioner KIP Singkil sempat terbalik akibat cuaca buruk.

“Pulau banyak dan Simeulu sejauh ini juga bagus, walaupun di Simeulu juga ada dua TPS yang berlainan pulau, walaupun relative lebih dekat, dan sejauh ini belum ada laporan kekhawatiran,”tambahnya.

 
 

Ketua KIP Simeulu Diberhentikan, Ini Tanggapan KIP Aceh

E-mail

Tuesday, 14 February 2017 06:47

Komisioner KIP Aceh Roby Saputra menyebutkan, pemberhentian Ketua KIP Kabupaten Simeulu tidak akan mengganggu pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut.

Hal demikian disampaikan Roby, Selasa (14/02), menyikapi pemberhentian Ketua KIP Kabupaten Simeulue, Junaidi, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Junaidi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KIP dan diberhentikan sementara dari anggota KIP Simeulue, sampai adanya penetapan hasil Pilkada. Sanksi tersebut diberikan, karena Junaidi terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

Roby mengatakan, secara kelembagaan, sebelum menerima Surat Keputusan (SK) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, yang bersangkutan masih tetap aktif, karena menurutnya, Junaidi tidak serta merta diberhentikan, jikapun diberhentikan masih ada empat komisioner yang melanjutkan tugas-tugas penyelenggaraan Pilkada di daerah itu.

“Tapi dia tidak diberhentikan sebagai anggota KIP. Tapi secara kelembagaan KPU akan menindaklanjuti dulu, kalau sudah dinonaktifkan baru dipilih ketua baru,”ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya ketua KIP Simeulu, Junaidi diadukan ke DKPP oleh pasangan calon Bupati Simeulu, Erli Hasyim dan Afridawati.

Teradu Junaidi dinilai memberikan data tidak benar mengenai visi Pengadu terhadap media cetak  yang dimuat pada 2 November 2016.

Selain sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua KIP dan pemberhentian sementara dari anggota KIP Simeulue, kepada Junaidi, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan terhadap Marzan, Juhardi Marlin, Chairuddin, dan Ikhramullah, masing-masing sebagai anggota KIP Kabupaten Simeulue.

Sanksi serupa juga ditujukan untuk Kasubag Hukum KIP Kabupaten Simeulue Alijudin dan M Asfrianto Ananta sebagai staf Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue.

 
 

Page 9 of 50