PILKADA ACEH

KIP Larang Penggunaan Kamera di Bilik Suara

E-mail

Monday, 13 February 2017 12:08

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melarang penggunaan kamera, telepon genggam, maupun alat perekam lainnya di bilik suara saat pencoblosan pilkada serentak 2017.

"Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dilarang menggunakan kamera, telepon genggam, dan alat perekam lainnya di bilik suara," tegas Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi di Banda Aceh, Senin.

Perintah tersebut tertuang dalam seruan bersama KIP Aceh dan Panwaslih Aceh. Larangan penggunaan alat komunikasi maupun perekam gambar untuk menghindari kecurangan pemungutan suara.

Didampingi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Samsul Bahri, Ridwan juga mengingatkan semua pasangan calon peserta pilkada serentak di Aceh untuk menghormati masa tenang.

"Pada masa tenang, pasangan calon maupun tim kampanye atau tim suksesnya dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun. Hormati larangan ini," kata Ridwan Hadi.

Begitu juga saat pemungutan suara, sebut Ridwan Hadi, pasangan calon maupun relawan, tim sukses, dan pendukungnya dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat gambar, nama, foto pasangan calon.

"Termasuk simbol atau gambar partai politik yang mengusung dan mendukung pasangan calon tertentu, termasuk mobil yang dibalut gambar pasangan calon. Ini dilarang karena bagian dari kampanye," tegas dia.

Seluruh pasangan calon, tim kampanye, maupun tim suksesnya diimbau mematuhi seluruh aturan pilkada yang berlaku, serta menjaga situasi Aceh yang aman sekarang ini.

"Jaga kondisi Aceh yang kondusif ini. Buktikan Aceh mampu mewujudkan pilkada damai. Kami memastikan bahwa kami sebagai penyelenggara dan jajaran menjunjung tinggi integritas dan profesional dalam melaksanakan pilkada di Aceh," kata Ridwan Hadi.

Pemilihan kepala daerah di Aceh gelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan 20 bupati dan wali kota beserta wakil dari 23 kabupaten dan kota di provinsi itu. Pilkada serentak tersebut digelar 15 Februari 2017. Antara

 

Iklim Demokrasi dan Politik di Banda Aceh Berjalan Baik

E-mail

Saturday, 11 February 2017 11:43

Iklim demokrasi dan politik di Kota Banda Aceh berjalan baik, dan sampai saat ini tidak ada terjadinya pergesekan antar calon pendukung kepala daerah. Walaupun demikian, semua pihak diminta tetap siaga terhadap kemungkinan yang terjadi bila ada oknum-oknum yang ingin mengganggu penyelenggaraan Pilkada 2017.

“Semoga suasana seperti ini dapat terus terjaga sampai dengan Pilkada selesai,” begitu ungkap Plt Wali Kota Banda Aceh Hasanuddin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan Keisitimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Bachtiar pada Apel Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2017 di Lapangan Blang Padang, Sabtu (11/2/2017).

Hsanuddin mengharapkan segenap unsur penyelenggara dan pengamanan Pilkada dapat menjadi ujung tombak keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pilkada, terlebih pada saat memasuki masa tenang 12-14 Februari 2017. 

Menurut Plt wali kota, Pilkada yang tinggal beberapa hari lagi akan menjadi momentum untuk melangkah menuju Banda Aceh yang lebih baik di masa mendatang. “Kepada seluruh warga kota, kami mengimbau pada 15 Februari 2017 untuk mendatangi TPS-TPS di masing-masing gampong untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian warga kota telah ikut serta menyukseskan Pilkada 2017.”ajaknya.

“Pilkada 2017 ini adalah berkah yang harus kita syukuri dengan memberikan suara kita kepada calon-calon pemimpin yang menurut kita berkualitas dan amanah. Laporkan kepada pihak keamanan yang ada di gampong saudara bila ada yang mengintimidasi saudara-saudara pada saat hari pencoblosan,” tegasnya.

Ia menambahkan, tentunya semua pihak berharap Pilkada 2017 dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses serta terjaminnya hak azasi manusia dalam menyampaikan pendapat. “Momentum Apel Kesiapan Pilkada ini dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan peran kita semua dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2017 serta meningkatkan citra wibawa pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilkada.”

Mengakhiri sambutannya, Plt wali kota menyatakan sangat berharap kepada seluruh warga kota untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada Tahun 2017. Dan begitu juga kepada aparat keamanan, hendaknya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. “Siapapun yang terpilih nantinya, yang terpenting adalah kita harus menjaga kebersamaan di antara masyarakat. Jangan terpecah pecah karena Pilkada.”

“Mari kita sama-sama saling menghormati dan menghargai apapun pilihan saudara-saudara kita. Dengan demikian setelah selesainya Pilkada nanti, persaudaraan di antara warga Kota Banda Aceh akan semakin kuat,” pungkasnya.

 
 

Persoalan Sampah di Aceh Besar Juga Fokus Perhatian Pasangan Putih

E-mail

Saturday, 11 February 2017 07:54

Penyelesaian persoalan sampah di kabupaten Aceh Besar juga termasuk dalam program 100 hari Pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Besar nomor urut satu Mawardi Ali-Husaini atu dikenal dengan istilah pasangan putih, jika terpilih pada Pilkada 15 Februari nanti.

Hal demikian diungkapkan calon bupati Aceh Besar Mawardi Ali pada silaturahmi dengan sejumlah awak media di markas sekber jurnalis Aceh, Sabtu (11/02).

Mawardi mengaku akan menambah armada untuk mengangkut sampah dari seluruh Aceh Besar, pasalnya kata Mawardi TPA regional Blang Bintang cukup bagus dan memiliki sistim pengelolaan sampah yang cukup bagus, namun persoalannya Dinas Kebersihan Aceh Besar tidak fokus dalam bekerja, selain kekurangan armada, sejumlah kontainer juga sudah rusak.

“Seharusnya pemerintah Aceh Besar menyediakan kontainer, maka kedepan kita akan buat bank sampah setiap kecamatan, kita pisah-pisah dan itu semuanya uang,”ujarnya.

Mawardi menambahkan pihaknya merasa malu dengan kota Banda Aceh yang bertetangga langsung dengan Aceh Besar, di Banda Aceh sendiri menurutnya sudah cukup bersih dari sampah sedangkan Aceh Besar mengalami darurat Aceh Besar.

Selain itu Menurut Mawardi, tenaga kerja untuk membersihkan sampah di Aceh Besar masih kurang, disamping honor yang mereka terima tidak layak, oleh karena itu menurutnya upah pekerja akan ditingkatkan, mengingat kerja-kerja yang dilakukan cukup berat.

Mawardi menambahkan selain persoalan sampah, dalam program 100 hari pihaknya juga akan menyelesaikan persoalan Air bersih yang merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat.

 
 

Page 10 of 50